AKIBAT KURANGNYA PERHATIAN TERHADAP PENDIDIKAN DI PEDALAMAN

          Gate Wiyai. 04/11/16.  Dalam berbagai diskusi maupun dialog Ilmia tentang pembangunan dan pelayanan pendidikan yang merata di daerah Pegunungan Papua seperti di Puncak Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Mamberamo, Mamberamo Tengah, dan kota-kota lainnya yang dilakukan oleh para Intelek, Pemimpin pemerintahan dan Elesem yang ada di Papua maupun Luar Papua, selalu saja menemukan solusi akurat dari persoalan dan kendala yang dihadapi Masyarakat di daerah Pegunungan dari faktor ex maupun internal masyarakat itu sendiri. Namun, Belum ada perealisasian yang nampak secara keseluruhan. Walaupun di topang oleh dana Otsus Plus Pusat maupun Kabupaten Kota yang sangat besar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memaparkan berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah Provinsi Papua tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan pendidikan di Papua masih sangat rendah.

Anggaran pendidikan dari APBD hanya dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dari total keseluruhan Rp 11, 94 triliun. Dari angka tersebut, menunjukkan alokasi pendidikan hanya 0,84 persen.
Dengan alokasi Rp 100 miliar itu, setiap siswa hanya mendapat dana pendidikan dari pemerintah daerah sebesar Rp 165.400 per tahun.

Gambar. Anak-anak SD di daerah Pedalaman Mamberamo Raya

          Kondisi sarana dan prasana mengajar juga memprihatinkan. Tercatat, ada 7.628 ruang kelas yang rusak pada tingkat SD, di tingkat SMP 2.246, dan 1.158 di tingkat SMA. Sementara, persentase penduduk tuna aksara tahun 2014 juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain.
Jumlah masyarakat buta huruf di Papua mencapai 584.441 orang atau 28,61 persen..
         
          Anggota Komisi X DPR Sri Meliyana mengungkapkan, permasalahan pendidikan tinggi di Papua harus dibacarakan secara khusus. Politisi F-Gerindra menilai, Papua harus memetakan kebutuhan sarjana apa yang dibutuhkan dalam rangka membangun Papua. Dan hal itu perlu dikomunikasikan kepada Kemenristekdikti. “Jadi ada komunikasi antara Pemda dengan Kemenristekdikti, sehingga bisa ketemu kebutuhan daerah dengan beasiswa yang diberikan. Apalagi tadi dalam pertemuan, perwakilan Kemenristekdikti juga berjanji akan memanggil rektorat PTN di Papua untuk mengkomunikasikan masalah keinginan beasiswa dari Papua,” kata dia.

          Tetapi yang terjadi adalah melenceng jauh, dan itu hanya ide semu. Akibat yang muncul dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan di pedalaman Indonesia adalah tingginya angka anak putus sekolah. Bisa dibilang ini adalah salah satu bentuk kurang suksesnya program wajib belajar 9 tahun. Jauhnya jarak tempuh sekolah, tidak adanya tenaga pengajar dan banyaknya anak-anak yang harus membantu pekerjaan orang tua mereka, itulah sebagian besar factor penyebab anak-anak putus sekolah. Anak berusia 7-12 tahun (setara SD) berjumlah 26,3 juta, yang bersekolah 26 juta. usia 13-15 tahun (setara SMP) yang bersekolah hanya sekitar 11 juta dari jumlah total 12,89 juta, sedangkan untuk anak usia 16-18 tahun (usia SMA) yang bersekolah hanya 7,3 juta dan yang tidak bersekolah sekitar 5,5 juta. Sebagian besar dari anak putus sekolah itu terdapat di pedalaman Indonesia (kompas, 11 desember 2009).

           Pendidikan dan kesuksesan sepertinya sudah menjadi dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan lagi. Seseorang yang mendapat pendidikan yang bagus akan dengan mudah eraih kesuksesan yang tentu saja akan mengantar mereka pada kemakmuran. Teori ini tentu saja berlaku disemua wilayah termasuk di daerah pedalaman. Kurangnya SDM yang berkualitas didaerah pedalaman secara tidak langsung juga menghambat pembangunan wilayah mereka. Akibatnya, semakin jauh saja kesenjanngan yang muncul antara daerah kota dengan daerah yang berada di pedalaman. Penduduk pedalaman yang mayoritas adalah warga miskin tanpa adanya pendidikan tentu saja akan semakin miskin saja.

           Masyarakat pedalaman yang pada umumnya hanya berpendidikan rendah harus siap bersaing dengan para pendatang yang memilki pemikiran dan pengetahuan yang lebih maju dari mereka. Kekayaan daerah yang harusnya digunakan untuk memakmurkan masyarakat sekitar menjadi di eksploitasi oleh para pendatang. Masyarakat local bisa saja menjadi masyarakat kelas dua yang hanya mendapat bagian pada pekerjaan kasar, seperti jadi kuli atau tukang suruh. Bila hal ini terus didiamkan bisa saja menimbulkan kecemburuan social yang akhirnya menyebabkan disintegrasi bangsa.
          Semoga Artikel ini memberikan Wawasan kepada pembaca agar kita benar-benar menyadari bahwa dana yang di audit untuk pendidikan itu sangatlah kurang dari pada kebutuhan yang sangat tinggi, semoga bermanfaat... (Gide Adii)...